9/11 This is a US Torture Camp

Friday January 12, 2007

The Guardian

Vikram Dodd


Evidence of prisoner abuse at Guantanamo is overwhelming - and it hasn't made anyone safer
It would be the ideal spot for a beachside birthday party. Surrounded by a turquoise sea, palm trees and white sand, the US detention camp at Guantánamo Bay in Cuba was five years old yesterday. Tony Blair calls it an "anomaly", but the evidence is overwhelming. Camp Delta, which still houses 470 men never convicted of any crime, is a torture camp. That should be the starting point of any debate about what is acceptable in the west's fight with Islamist extremists. More than 750 men have passed through the camp, with nearly half being released. Many prisoners, past and present, have given consistent and repeated testimony of serious abuses and ill treatment. There is also significant evidence from US
officials and government documents of widespread abuse at the camp.

The British detainees known as the Tipton Three allege they were repeatedly beaten, shackled in painful positions for long periods and subjected to sleep deprivation. They were also subjected to strobe lighting, loud music and extremes of hot and cold - all meant to break them psychologically. Other detainees have suffered beatings, sexual assaults and death threats. At least one man has been "water boarded" - tied to a board and placed under water so that he had the sensation of drowning. According to the Red Cross, the regime at Guantánamo causes psychological suffering that has driven inmates mad, with scores of suicide attempts and three inmates killing themselves last year.

Even US officials are shocked. Last week FBI documents revealed that an inmate's head had been wrapped in tape for quoting from the Qur'an. Another was humiliated for his religious beliefs and "baptised" by a soldier posing as a Catholic priest. The documents show FBI agents saw 26 instances of abuse in their time at Guantánamo. The FBI is highly sceptical about alleged confessions gained by its military colleagues. A May 2004 FBI memo branded intelligence gained from "special techniques" as "suspect at best". Indeed, one of the Tipton Three confessed to being in a video shot at an Afghan terror camp alongside Osama bin Laden – in fact, at the time he was working in an electronics store in the Midlands.

But the US should not shoulder all the blame. Some of the material from Guantánamo has been used by Britain's counter-terrorism agencies. In June 2003 Tony Blair told the Commons: "Information is still coming from people detained there ... That information is important." George Bush, his aides and the US military define what they have been doing as a special programme using special measures: their position appears to be that as long as blood is not drawn, it is not torture.

One official investigation found an inmate had been sexually humiliated and forced to perform dog tricks on a leash. It said the conduct was "abusive and degrading" but not torture. In a UK court hearing over Guantánamo, a senior British judge, Mr Justice Collins, declared: "America's idea of what is torture is not the same as ours." A UN report
has confirmed evidence of torture, and Amnesty International has declared Guantánamo "the gulag of our time". Guantánamo is not the only US torture camp. Bagram in Afghanistan has been dogged by stories of abuse, and there are secret US prisons around the world where it is widely feared new horrors are occuring.

Human rights have been traded away in Guantánamo in the hope of gaining security, and it has not worked. One of the US's founding fathers, Thomas Jefferson, stated: "He who trades liberty for security deserves neither and will lose both." Adorned on the walls of the Guantánamo camp is its mission statement: "Honour-bound to defend freedom". After five years of Guantánamo, do you feel any safer?


vikram.dodd@ guardian. co.uk

source:
http://www.guardian .co.uk/commentis free/story/ 0,,1988677, 00.html





 

Hubungan Ekonomi Indonesia dengan Amerika 2006

Dr. Fahmi Amhar
Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia


Sejauh mana ketergantungan Indonesia pada Amerika? Sejauh kepentingan ekonomi, atau sejauh ketakutan secara politik / militer? Pertanyaan ini akan dicoba dijawab dengan beberapa indikator, yaitu:
(1) neraca perdagangan (Ekspor/Impor) Indonesia-Amerika
(2) hutang luar negeri Indonesia ke AS
(3) investasi AS di Indonesia
(4) wisatawan AS di Indonesia
(5) orang Indonesia yang belajar/bekerja di AS
(6) kepentingan militer

(1) Neraca Perdagangan
Menurut CIA World Fact Book (https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/id.html ), s/d tahun 2005 expor Indonesia ke AS ditaksir sekitar 9,62 Milyar US$ (dengan komoditas utama migas, barang elektronik, kayulapis, textil dan karet). Sedang impor dari AS adalah 4,16 Milyar US$ (dengan komoditas utama mesin, bahan kimia, bahan makanan). Sayang tidak ada statistik lebih detil untuk masing-masing komoditas tersebut. Data dari CIA ini berdekatan dengan data resmi BPS (http://www.bps.go.id/leaflet/bookletjuli2006.pdf? Halaman 43): ekspor Indonesia ke AS 2005: 9,87 Milyar US$ (11,5% total ekspor) sedang impor dari AS: 3,88 Milyar US$ (6,7%).
Ini artinya, bila terjadi pemutusan hubungan dagang dengan AS (baik karena kita memboikot produk AS, atau AS mengembargo kita), maka dampak ekonomi yang ditimbulkan tidaklah sebesar yang dicemaskan orang – dengan catatan negara-negara lain seperti Uni Eropa, Jepang atau Cina tidak ikut-ikutan.
(2) Hutang LN
Menurut Koalisi Anti Utang (www.kau.or.id) hutang LN Indonesia kepada AS terdiri dari hutang multilateral, yakni dengan beberapa Lembaga Keuangan yang didominasi AS seperti IBRD (Bank Dunia) = 7.86 Milyar US$ (12.7%) dan hutang bilateral 3.53 Milyar US$ (5.7%).
Melihat dari porsi utang tersebut, sebenarnya tidak layak AS selalu memaksakan agendanya ke Indonesia.
(3) Investasi
Idealnya ada data total investasi AS di Indonesia menurut bidang investasinya serta jumlah perusahaannya. Namun sementara ini data yang didapat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (www.bkpm.go.id/en/figure.php?mode=baca&t=Facts%20and%20Figures ) adalah bahwa AS bukanlah negara asal yang menonjol dalam investasi.
Dari 2001- September 2006, total investasi AS di Indonesia hanya berjumlah 208 investasi (2,60% dari seluruh PMA di Indonesia) atau hanya senilai 1,1 Milyar US$ (1,49%). Jadi sebenarnya sangat kecil. Namun angka investasi ini adalah diluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, serta Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
Bidang investasi yang tidak didata di BKPM ini adalah bidang yang justru sangat strategis (Freeport, Newmont, ExxonMobile, Chevron dll), namun keberadaannya di Indonesia hanya mungkin terjadi oleh manipulasi hukum serta korupsi para pejabatnya.

(4) Wisatawan AS di Indonesia
Menurut BPS (http://www.bps.go.id/leaflet/bookletjuli2006.pdf? Halaman 52) jumlah kunjungan wisata dari AS pada 2005 adalah 160.597 orang dan setiap kunjungan mereka rata-rata selama 13 hari dan mengeluarkan uang rata-rata 1334 US$/orang/kunjungan. Dengan demikian bila Indonesia ditutup bagi wisman AS, maka kehilangan per tahun ditaksir adalah: 214,2 juta US$. Namun ini ternyata hanya 4,7% dari total penerimaan sektor wisata dari kunjungan wisman.
(5) Expatriate
Warga negara Indonesia yang belajar atau bekerja di AS akan terkena dampak langsung hubungan Indonesia-AS. Bila hubungan memburuk, mereka terancam berhenti belajar atau bekerja. Sayangnya jumlah mereka tak diketahui dengan pasti. Informasi dari KBRI Washington (http://www.embassyofindonesia.org/) hanya menyebutkan jumlah paspor yang dikeluarkan oleh KBRI, yang jumlahnya hanya berkisar 1000 paspor/tahun. Paspor dari KBRI biasanya hanya diberikan pada WNI yang menetap di AS namun tetap memegang kewarganegaraan Indonesia. Dengan asumsi paspor berlaku 10 tahun, maka jumlah mereka berkisar 10.000 orang.
Namun seorang WNI yang tinggal di AS dan sering bolak-balik ke Indonesia (pelajar atau pengusaha), tidak selalu harus berurusan dengan KBRI. Info ini lebih tepat dicari pada kedutaan AS di Jakarta (http://www.usembassyjakarta.org/). Sayangnya di sana juga tidak ada data jumlah visa yang diberikan untuk WNI untuk pergi ke AS.
Hal serupa juga terjadi pada warga negara AS yang bekerja di Indonesia untuk jangka lama. Warga AS bebas visa bila hanya berkunjung 1 bulan. Jadi mereka yang mondar-mandir ke Indonesia dan tiap bulan pergi ke Singapura, tidak perlu visa. Sebenarnya di Ditjen Imigrasi Departemen Luar Negeri mestinya ada data tentang warga AS yang masuk ke Indonesia. Namun data ini tidak didapatkan di web.
(6) Militer
Kepentingan militer diduga paling dominan dalam hubungan ekonomi Indonesia-AS. Kepentingan yang dimaksud adalah berupa: (1) pembelian persenjataan dari AS, (2) pelatihan personil militer ke AS, dan (3) bantuan (grant) untuk program-program militer di Indonesia – semacam pembentukan Densus-88 anti teror. Sayang informasi di bidang ini justru paling sulit didapat. Kalau misalnya ada data perbandingan negara asal persenjataan yang dimiliki TNI, barangkali kita akan tahu, serapuh apakah kita terhadap AS. Namun sejak embargo senjata AS tahun 1991 (kasus Dili), Indonesia telah memutuskan untuk melakukan diversifikasi negara tempat membeli senjata. Indonesia telah membeli kapal dari Jerman, tank dari Perancis, pesawat tempur dari Russia, pistol dari Austria dan sebagainya.
Kesimpulan
AS sendirian sebenarnya tidak terlalu signifikan bagi ekonomi Indonesia, baik secara perdagangan, hutang, investasi, pariwisata, expatriate, bahkan mungkin militer.
AS baru berbahaya ketika sikap atau kebijakannya diikuti oleh negara-negara lain, terutama yang memiliki peran ekonomi besar atas Indonesia, seperti Jepang, Cina, Uni Eropa atau Australia.
Ketakutan pemerintah Indonesia atas sanksi ekonomi AS, sehingga begitu tunduk kepada AS sangat tidak beralasan. Sebaliknya Indonesia justru dapat memainkan peran strategisnya, agar hubungannya dengan AS tidak seperti “jongos” terhadap juragan, tetapi sama tegak antara sesama negara merdeka. Bahkan Indonesia harus memandang rendah AS, karena mereka adalah negara yang telah mendhalimi bangsa-bangsa lain di dunia.